Menteri PKP Minta Apersi Sukseskan Program 3 Juta Rumah

JAKARTA-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan dukungan pembangunan rumah untuk masyarakat dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) dalam Program 3 Juta Rumah sangat diperlukan. 

Untuk itu, dirinya berharap APERSI dapat terus berkontribusi aktif dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai berbagai hal penting dalam pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami berharap APERSI terus membangun rumah untuk masyarakat guna mendukung Program 3 Juta Rumah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait disela-sela pertemuan dengan DPP APERSI di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jum'at (6/12/2024).

Dalam pertemuan yang disiarkan secara langsung di akun Youtube @KementerianPKP itu, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Wamen PKP Fahri Hamzah secara terbuka menyatakan siap menerima berbagai saran dan masukan dari para pengembang terkait berbagai permasalahan yang ada di sektor perumahan. Hal itu diperlukan agar program dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa berjalan dengan baik dan mempermudah iklim investasi di sektor perumahan.

Terkait dengan Program 3 Juta Rumah, imbuh Menteri PKP, APERSI sebagai pengembang perumahan bagi masyarakat yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Apalagi anggaran pemerintah di sektor perumahan tahun depan sangat minim hanya Rp 5,27 Triliun sehingga diperlukan kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak dan mitra Kementerian PKP.

"Gotong royong di sektor perumahan ini sangat penting mengingat anggaran Kementerian PKP tahun depan Rp 5,27 T sedangkan target pembangunan rumah cukup besar," katanya.

Lebih lanjut, Menteri PKP menyatakan akan menjadwalkan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengembang lainnya agar berbagai masukan yang sama dapat dikumpulkan menjadi satu. Apalagi setiap asosiasi pengembang memiliki unit Litbang sehingga berbagai kajian serta inovasi skema pembangunan dan pembiayaan dapat didetilkan dan diusulkan

kepada pemerintah.

"Silakan beri masukan kepada kami secara tertulis mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembang di lapangan. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga serta instansi terkait agar berbagai peraturan dan kebijakan di sektor perumahan bisa dipermudah dan disinergikan," terangnya.

Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah menjelaskan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian PKP dalam hal pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Apalagi dengan dibentuknya Kementerian PKP menjadi wadah bagi para pengembang untuk berkoordinasi tentang masalah perumahan.

"Selama ini APERSI juga fokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan  rendah (MBR)," terangnya.

APERSI, imbuhnya, juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP guna penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Sebagai informasi, APERSI didirikan oleh 17 pengembang menengah dan kecil pada tanggal 10 November 1998 di tengah gejolak moneter dan politik yang belum kunjung usai. Saat ini tercatat anggota APERSI sebanyak 5.120 pengembang dengan anggota aktif sebanyak 3.691 pengembang dan terdiri dari 29 DPD

29 provinsi di seluruh Indonesia.

"Total realisasi pembangunan rumah oleh pengembang aktif APERSI mulai 2020 hingga 2024 yang tersebar di 6.521 seluruh Indonesia adalah 669.149 unit rumah. Kami juga siap bergotong royong dengan Kementerian PKP melalui hibah sejumlah lahan milik anggota APERSI untuk rumah rakyat," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, Sekjen APERSI Daniel Jumali

, Wasekjen APERSI Asep Saputra, Bambang Setiadi dan Deddy Indra Setiawan, OKK Frankie Kallalo, Waketum APERSI, Moh Solikin dan  Evert L Rumi.(*/Las)