Kementerian PU Dorong Rantai Pasok Jasa Konstruksi yang Agile dan Adaptif

TANGERANG-Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen memperkuat sektor konstruksi nasional agar semakin tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan global yang mempengaruhi rantai pasok serta harga material konstruksi. Komitmen ini menjadi landasan dalam pelaksanaan Konferensi Rantai Pasok yang digelar di ICE BSD, Kamis (7/11) sebagai bagian dari rangkaian Konstruksi Indonesia 2024.

“Penyelenggaraan Konstruksi Indonesia merupakan bagian dari upaya komitmen Kementerian PU dalam peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri seperti material dan peralatan konstruksi dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan bangunan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo.

Mewakili Dirjen Bina Konstruksi, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Indro Pantja Pramodo menyampaikan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah mengembangkan konsep Peta Jalan Pembinaan Konstruksi 2045 sebagai langkah strategis dalam mengembangkan sistem rantai pasok jasa konstruksi yang lebih efisien dan terintegrasi. 

“Salah satu agenda utamanya adalah memperkuat ketangguhan rantai pasok konstruksi agar lebih agile dan adaptif. Rantai pasok yang adaptif akan mampu menavigasi tantangan dan risiko global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, sehingga menciptakan ekosistem konstruksi yang mandiri dan berkelanjutan,” ucap Indro.

Rantai pasok yang agile dapat diartikan sebagai kemampuan sektor konstruksi untuk menyesuaikan strategi dengan cepat, khususnya dalam pengadaan, manajemen inventaris, dan pengiriman material. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sektor konstruksi dalam menghadapi tantangan ketidakpastian global. 

Selain itu, pendekatan agile  juga memungkinkan sektor konstruksi untuk memanfaatkan peluang baru dan beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.

Indro juga menyebutkan bahwa penerapan rantai pasok yang adaptif bukan sekadar tren, tetapi menjadi kebutuhan penting di tengah disrupsi dan perubahan iklim. “Dengan prinsip adaptif, kita bisa menghasilkan bangunan yang tahan lama, efisien, ramah lingkungan, dan aman bagi penghuninya,” tambahnya.

Sebagai landasan kebijakan, Kementerian PU mengacu pada UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menekankan pentingnya koordinasi dalam rantai pasok jasa konstruksi. Melalui harmonisasi regulasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian PU berupaya menciptakan sistem rantai pasok konstruksi yang andal dan sesuai kebutuhan. Diharapkan upaya ini akan mendorong terciptanya standar yang lebih baik dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nasional.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Agung Wibowo mengatakan sektor konstruksi dalam menopang perekonomian Indonesia pada Tahun 2023 sebesar 10%. “Meskipun demikian, produktivitas sektor konstruksi masih rendah karena banyak permasalahan yang mengakibatkan biaya tinggi, material berlebih dan durasi proyek yang lama,” ucap Agung.

Melalui rantai pasok konstruksi yang agile dan adaptif, Kementerian PU optimis bahwa sektor konstruksi Indonesia akan menjadi lebih kompetitif dan mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan serta berkontribusi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (*/Las)