Rangkaian Hari Habitat Dunia 2024, Kementerian PUPR Luncurkan Peta Zona Iklim Bersama BMKG
Peluncuran peta ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohamad Zainal Fatah, Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Michael Andreas Purwoadi, Plt. Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Marjuki, Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Ditjen Cipta Karya Dian Irawati, Direktur JICA Indonesia Takeda Sachiko dan perwakilan Hiroshima University Tetsu Kubota.
Sekjen Fatah mengatakan peta zona iklim merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR, BMKG, Kagoshima University, dan Hiroshima University dengan dukungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Diharapkan peta ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi pengembangan infrastruktur nasional.
“Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dihasilkan dari kolaborasi internasional antara PUPR, BMKG, Kagoshima University dan Hiroshima University. Inovasi ini dapat menjadi dasar penting bagi pengembangan infrastruktur bangunan gedung yang berkelanjutan di masa mendatang,” kata Fatah.
Peta zona iklim yang disusun ini merupakan _updating_ dari peta yang selama ini dimiliki berdasarkan lebih dari 100 sensor yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh BMKG. Peta ini berusaha merinci dari 4 zona menjadi 8 zona iklim baru peserta penilaian potensi pendinginan pasifnya, meliputi zona iklim 1A (ekuator), 1B (sub-ekuator), 2A (dataran tinggi tropis), 2B (dataran sangat tinggi tropis), 3A (monsunal), 3B (sub-monsunal), 4A (savana), dan 4B (sub-savana).
“Dampaknya akan memperbaiki cara-cara kita untuk membangun gedung. Kita sudah memiliki bangunan gedung hijau, bangunan gedung pintar. Kita harapkan dari diluncurkannya peta ini adalah _passive cooling design_. Dengan data yang lebih baik kita akan punya pengetahuan dan desain yang lebih baik,” ungkap Fatah.
Fatah menambahkan sektor bangunan merupakan salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca, sekitar sepertiga dari total emisi. Namun, sektor ini juga memiliki potensi besar dalam penghematan energi dan pengurangan emisi.
“Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2021, bangunan diwajibkan untuk mengurangi konsumsi energi sebesar 25% selama penggunaannya. Kementerian PUPR pun telah mengeluarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2021, tentang penilaian kinerja bangunan hijau. Penghematan energi bisa dilakukan dengan strategi iklim mikro dan pendinginan pasif sebelum menggunakan alat hemat energi,” kata Fatah.
Direktur BTPP Dian Irawati mengatakan melalui peta zona iklim ini akan membuat biaya _green design_ lebih terjangkau. “_Green design_ jadi tidak mahal karena ada teknologi pendinginan pasif. Kita bisa lihat arah matahari dari mana, arah angin dari mana sehingga ventilasi bisa efektif,” ujar Dian Irawati.
Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Michael Andreas Purwoadi mengatakan data iklim penting sebagai acuan dalam mendesain dan menilai kinerja bangunan.
“Teknologi pendinginan pasif seperti ventilasi malam dan _evaporative cooling_ dapat mencapai kenyamanan termal tanpa mengonsumsi banyak energi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kerjasama lintas kementerian dan proses penciptaan inovasi ini,” tutup Michael. (*/Las)
Post a Comment