Ketua Kompartemen Media Relation GAPKI Fenny Sofyan :Pengusaha dan Petani Sawit Makin Rumit Mengurus Birokrasi, Karena Keterlibatan 31 Kementerian dan Lembaga Pusat Maupun Daerah

JAKARTA, Ketua Kompartemen Media Relation Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Fenny Sofyan mengaku salah satu permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yakni masih banyaknya Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terlibat dalam industri kelapa sawit di Indonesia.

"Lebih dari 31 Kementerian dan Lembaga pusat.maupun daerah.Hal ini semakin rumit untuk.mengurus birokrasi di mana harus bertemu 31 K/L," ujarnya dengan nada suara 'mengeluh' disampaikan di depan peserta Diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) bertemakan "Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit Dalam Pemerintahan Baru " bertempat di Gedung D, Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Kamis siang (4/7/2024).

Ikut hadir-juga sebagai nara sumber- dalam diskusi FORWATAN adalah Gulat Manurung, Ketua Umum DPP.Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) serta Prof.Rachmat Pambudy, Guru Besar IPB.

"Keterlibatan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) telah dikeluhkan para pengusaha sawit termasuk petani sawit yang tergabung dalam APKASINDO," ucap Fenny Sofyan yang menampilkan makalah berjudul "Peranan Minyak Sawit Dalam Perdagangan Minyak Nabati Dunia ".

"Rumitnya mengurus birokrasi di mana harus bertemu 31 K/L selalu menjadi curhatan para pengusaha, juga mungkin buat Bang Gulat Manurung selaku Ketua Umum APKASINDO dan kawan-kawan petani sawit," katanya.

Menurut Fenny Sofyan, Ketua Kompartemen Media Relation Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) keluhan ini terus terjadi sampai hari ini, sebab kami terus berhadapan dengan 31 Kementerian/Lembaga (K/L) baik di pusat maupun daerah untuk mengurus sawit ini.

"Sebenarnya permasalahan ini selalu kita gaungkan dan enggak bosan-bosannya kita gaungkan terus.Artinya, ingin ada yang me-lead bagaimana industri sawit ke depan road-nya mau seperti apa.Bang Gulat Manurung (APKASINDO) dan para pengusaha sawit suruh ngapain, supaya kita punya visi sama," tegasnya.

Selain itu permasalahan lain yang masih dihadapi dalam Tata Kelola Industri Kelapa Sawit adalah kampanye "negatif" dan tuntutan sustainability (diskriminatif sawit) yang belakangan ini sering disuarakan kawula muda di India dan Pakistan.

"Juga permasalahan potensi kebijakan disharmoni sehingga berdampak negatif terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit.Sawit juga ter-identifikasi masuk kawasan hutan, pengaturan ijin pendirian pabrik kelapa sawit atau PKS serta pengaturan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat 20 persen," pungkasnya.(Lasman)