Menteri Basuki Dorong Percepatan Proyek Manajemen Banjir Perkotaan Terpadu di Jabodetabek
Dan juga potensi kerja sama di bidang infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, perumahan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Proyek Integrated Urban Flood Management bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan akibat banjir di Jabodetabek, melalui penerapan langkah-langkah pengendalian banjir yang komprehensif seperti perbaikan sungai, penggalian dasar sungai dan perlindungan tepian, kolam penahan, dan saluran pintas,” kata Menteri Basuki.
Senior Deputy Director of Southeast Asia Division JICA Hidenori Hashimoto menyampaikan, wilayah Jabodetabek sangat membutuhkan flood control measurement. “Saat ini sedang dilaksanakan preparation study, termasuk diantaranya wilayah Jakarta Pusat dan Bekasi, serta dalam tahap akhir penentuan basic design. JICA telah memulai preparatory survey sejak April 2024 dan berencana untuk melaksanakan appraisal pada akhir tahun 2024,” kata Hidenori.
Menteri Basuki mengapresiasi hasil studi yang telah disampaikan oleh Yachiyo Engineering Consultant JICA dan mendorong percepatan pekerjaan Integrated Urban Flood Management di Jabodetabek. “Saya berterima kasih atas hibah JICA yang telah membantu dalam survei persiapan proyek yang berlangsung dari tahun 2023-2025. Saya harap konstruksi untuk 1 atau 2 komponen pekerjaan dapat segera dimulai di periode 2025-2029,” tambah Menteri Basuki.
Dalam proyek Integrated Urban Flood Management tersebut, akan termasuk pula paket pekerjaan yang meliputi operasi perubahan Bendung Bekasi dan kolam retensi di Sungai Bekasi, Cikeas dan Cileungsi, peningkatan saluran, kolam retensi, dan saluran bawah tanah di Jakarta Barat, stasiun galian dan pompa di Jakarta Timur, pemeliharaan anak sungai Sabi ke Sungai Cisadane.
Dalam kesempatan ini, Menteri Basuki juga menyampaikan potensi kolaborasi bagi investor Jepang dalam proyek Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang didanai menggunakan skema KPBU Support-Built-Operate-Transfer (SBOT) dengan total nilai investasi mencapai Rp12,5 T. Menteri Basuki juga mendiskusikan mengenai potensi kerja sama dalam bidang pengembangan IKN dan proyek infrastruktur lainnya.
“Menindaklanjuti permohonan Kementerian PUPR kepada Duta Besar Jepang yang baru di Indonesia pada pertemuan bilateral Maret 2024 lalu, untuk dukungan konektivitas di IKN. Potensi kerja sama yang bisa dilakukan diantaranya, pembangunan jalan untuk menghubungkan area immersed tunnel dengan IKN. Dan studi antisipasi banjir di IKN. Saat ini, Kementerian PUPR telah menyusun program pengelolaan banjir di IKN, kami berharap dukungan JICA untuk mereview program tersebut,” ujar Menteri Basuki.
Potensi kerja sama lainnya yang bisa dilakukan diantaranya pengembangan Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi yang dibangun dalam 2 tahap dengan total panjang 125,72 km. Kemudian, pembangunan jalan lintas selatan Pulau Jawa sepanjang 134 km. Serta kerja sama pengembangan jalan tol Sicincin - Bukittinggi - Payakumbuh.
Menteri Basuki juga mendiskusikan potensi kolaborasi lainnya di bidang pengolahan limbah, sabo dam, dan perumahan. Diantaranya, progress kerja sama pada Jakarta Sewerage Development Project Zona 6 Tahap I (IP – 579), penyusunan masterplan untuk 56 proyek Sabo Dam di Indonesia, serta inovasi pembangunan perumahan dan bangunan modular atau volumatric system for high rise building or apartments.
“Terima kasih kepada Pemerintah Jepang dan JICA atas kerja sama dan dukungannya kepada Pemerintah Indonesia selama ini. Kementerian PUPR juga ingin berterima kasih atas dukungan dalam pelaksanaan World Water Forum ke-10 di Bali pada Mei 2024 lalu. Terlebih, dengan adanya Japan Pavilion dan kehadiran delegasi Jepang yang berdampak besar dalam pelaksanaan forum tersebut. Semoga kerja sama dan kolaborasi kita ke depannya akan berlanjut dengan baik,” tandas Menteri Basuki.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, dan Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto. (*/Las)
Post a Comment