Gelar Konsultasi Regional, Kementerian PUPR Susun Rancangan Keberlanjutan Program Pembangunan Infrastruktur 2025
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, (14/03/2024) di Auditorium Kementerian PUPR dengan mengusung tema “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang hadir mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, terdapat beberapa target infrastruktur jangka panjang yang harus dipenuhi Kementerian PUPR.
“Diantaranya, kapasitas tampung air sebesar 200 m3/kapita/tahun, waktu tempuh lintas utama menjadi 1,25 jam/100km, 70% jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman, 90% timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, 100% akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, serta 100% rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” jelas Sekjen Zainal Fatah.
Kemudian, dalam perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR tahun 2025, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, program dan kegiatan yang disusun untuk tahun 2025 merupakan keberlanjutan dari program sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mempercepat pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di periode awal pemerintahan yang baru.
Kedua, tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode perencanaan jangka menengah 2025-2029. Target-target akan tercapai apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja keras, berkolaborasi, dan bersinergi bersama dalam pembangunan infrastruktur. “Untuk itu, saya berharap kolaborasi pusat dan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan infrastruktur nasional yang akan ditetapkan dalam RPJPN 2045 dan RPJMN 2025-2029, serta dalam Renstra PUPR periode 5 (lima) tahun mendatang,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Ketiga, untuk program dan kegiatan infrastruktur yang akan dibangun tahun 2025 agar dipastikan kesiapan readiness criteria pada tahun ini, seperti dukungan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, pembangunan IKN dan daerah mitra IKN, pembangunan bendungan, jalan, serta infrastruktur permukiman dan perumahan.
Rangkaian Rakorbangwil
Pada Desk tersebut, BPIW melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas kawasan prioritas dan dukungan infrastruktur PUPR pada TA 2025.
“Hasil Rakorbangwil menyepakati 15 Rancangan Major Project Infrastruktur PUPR baik yang bersifat kewilayahan maupun sektoral di 173 kawasan prioritas yang tersebar di 38 provinsi. Adapun dukungan Major Project Infrastruktur PUPR yang disepakati pada TA 2025 berjumlah 805 kegiatan dengan indikasi pembiayaan sebesar Rp41,3 T,” terang Kepala BPIW Yudha Mediawan.
Nantinya, hasil Rakorbangwil dan Konreg akan menjadi acuan dalam forum Musrenbangas tahun 2024. Untuk itu, BPIW bersama dengan Setjen Kementerian PUPR akan mengawal hasil Konreg tahun ini mulai dari pengusulan pagu indikatif, penyusunan Renja-K/L hingga penyiapan RKA-K/L.
“Setelah tuntasnya Rakorbangwil, saya berharap Konreg yang akan kita laksanakan mulai hari ini dapat menjadi forum diskusi dan pembahasan mendalam dalam rangka menjaring program dan kegiatan yang telah memenuhi readiness criteria dan kesesuaian terhadap rancangan major project hasil Rakorbangwil,” tandas Sekjen Zainal Fatah.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal T. Iskandar, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Yudha Mediawan, serta para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama lainnya di Kementerian PUPR. (*/Las)
Post a Comment