Diskusi ABRA-RRI : Visi Pendirian Kementerian Kebudayaan Perlu Didukung Seluruh Elemen Masyarakat.

JAKARTA,- Gagasan pembentukan Kementerian Kebudayaan kembali menguat, didorong berbagai pihak termasuk budayawan, seniman, politisi, dan intelektual publik.

Pembentukan Kementerian Kebudayaan dianggap krusial untuk menangani kekayaan budaya Indonesia secara lebih terfokus dan terarah. 

Pro4 RRI (Radio Republik.Indonesia) Jakarta bekerjasama dengan Aliansi Budaya Rakyat (ABRA)  menggelar diskusi budaya 'Menyongsong Kementerian Kebudayaan', dalam perspektif budayawan seniman, filsuf, politisi, dan intelektual publik.

 Acara dimoderatori Teuku Rifnu Wikana ini berlangsung di RRI Jakarta, Senin sore (18/3/2024).Hadir sebagai narasumber Ketua Dewan Kesenian Jakarta Bambang Prihadi, Praktisi Kebijakan Kebudayaan dan Arkeolog Joe Marbun, serta Filsuf, Akademisi, dan Intelektual, Rocky Gerung.

Seperti dikutip dari media online kompas.com di Jakarta, Rabu (20/3/2024,) dikatakan  Menteri Kebudayaan pun dipandang idealnya bukan berasal dari kalangan partai politik untuk memastikan profesionalisme dan netralitas.

Ketua Dewan Kesenian Jakarta Bambang Prihadi yang menjadi pembicara dalam acara ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi dalam memajukan kebudayaan.

Dia mengambil contoh dari perjalanan Korea yang membutuhkan waktu 40 tahun untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang kebudayaan.

Perlu Didukung

Praktisi Kebijakan Budaya dan Arkeolog, Joe Marbun, menambahkan bahwa visi pendirian Kementerian Kebudayaan perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

Kebudayaan, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.

“Banyak masukan dan masalah yang muncul maka lahir ide untuk membuat sebuah Kementerian Kebudayaan tetapi jangan sampai jika ini sudah dibentuk, fungsinya menjadi tidak jelas,” ungkap Joe Marbun.

"Oleh karenanya mari kita terus suarakan mengajak masyarakat untuk terus mengawal dengan menyuarakan pentingnya dibentuk Kementerian Kebudayaan yang sesuai fungsi dan dapat menjadi solusi kebudayaan di Indonesia," tambahnya.

Dalam kesempatan sama, akademisi Rocky Gerung menghadirkan pandangan kritis terkait birokratisasi dalam pengelolaan kebudayaan.

Dia menegaskan bahwa kebudayaan tidak boleh semata-mata menjadi fungsi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), melainkan harus terlepas dari birokratisasi yang berlebihan.

Menurutnya, di Indonesia kebudayaan hinggap di semua aspek di kehidupan sehingga tidak boleh terlalu dikekang oleh aturan pemerintah.

Namun demikian, Rocky Gerung juga menekankan pentingnya keberadaan seorang menteri yang memiliki kecakapan dan pemahaman yang cukup dalam bidang kebudayaan.

“Jika ditanya siapa yang lebih bagus menjadi (Menteri) Kementerian Kebudayaan, ya pasti yang dikenal, teman saya misalnya Fay (nama panggilan dari Hilmar Farid Direktur Jenderal Kebudayaan RI saat ini). Dia yang mengerti daripada mencari orang yang disodorkan oleh partai politik,” ujarnya.

Melihat beragam pandangan ini, Rocky mengingatkan penting untuk merangkul pembentukan Kementerian Kebudayaan dengan bijaksana. Sebuah lembaga yang tidak hanya mengurus kebijakan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia.

Menurutnya, di Indonesia kebudayaan hinggap di semua aspek di kehidupan sehingga tidak boleh terlalu dikekang oleh aturan pemerintah.(**/Las)